Lagu "Jangan Diam Papua" Direkam

Tampak ketika Erda Kurniawan memberikan
 arahan kepada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta,
 pada sesi latihan untuk lagu "Jangan Diam Papua"

Yogyakarta -- 'Ilalang Zaman', begitulah salah satu nama group band yang bermarkas di Yogyakarta. 

Group ini adalah band multigendre yang beranggotakan tiga orang di antaranya, Yap Sarpote (Drummer), Sabina Thipani (Vocalis, Bass) dan Erda Kurniawan (Vicalis, Gitaris). 

Ilalang Zaman dibentuk untuk melakukan kritik sosial melalui tembang-tembang yang mereka ciptakan. 

Dari sekian banyak lagu yang diciptakan, salah satunya adalah mengkritisi ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua sejak awal tahun 1960-an silam. Adalah "Jangan Diam Papua". 

Lagu "Jangan Diam Papua", bersama lagu lainnya seperti, "Persetan Media, Apa yang Kita Rayakan?"dan "Kalimantan (Tak kan Tunduk, akan Lawan)" berhasil direkam 'Ilalang Zaman' bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta di salah satu Studio Mini Condong Catur, Yogyakarta, Minggu (27/10/2013) sore.

Empat lagu lainnya, "Palestina", "Jurnalis Palsu", "Sesaji Raja untuk Dewa Kapital" dan "Not for Sale" masih dalam rekapan untuk direkam dalam waktu dekat.

Lagu "Jangan Diam Papua" sebelumnya dinyanyikan dalam acara-acara bernuansa kemanusiaan. Ia telah berhasil menarik perhatian bagi warga Papua maupun pecinta musik tanah air yang mendambakan keadilan.

"Lagu ini kami ciptakan untuk memberikan semangat kebangkitan kepada masyarakat Papua dengan ketidakadilan yang dialami rakyat Papua," tutur Yap Sarpote, pencipta lagu "Jangan Diam Papua" kepada majalahselangkah.com usai rekaman.  

Kata Yap, pada umumnya kebanyakan orang membahas Papua yang  eksotis, namun penindasan serta penderitaan manusia Papua karena eksploitasi sumber daya alam dan ekspansi industrialisasi tidak pernah dimunculkan di permukaan. 

Sehingga,Yap dan teman-temannya bertekad untuk merekam lagu ini agar orang lain mengetahui kenyataan yang dialami orang Papua. 

Ia berkisah, lagu "Jangan Diam Papua" diciptakan belum lama ini. Pertama-tama lagu itu dinyanyikan pada saat memperingati hari Uncen Berdarah di Purna Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Berikutnya pada saat penggalangan dana tragedi Tambrauw.

Menurut Yap, "Jangan Diam Papua" diciptakan bukan untuk mendukung Papua Merdeka, namun sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Papua yang sedang dalam penindasan untuk bangkit melawan penindasan itu.

"Saat kami (Ilalang Zaman, red.) merancang lagu ini, kami lebih dulu letakkan nasionalisme buta yang melekat dalam diri, karena kami tumbuh dalam latar belakang dan kebudayaan yang dikonstruksi oleh media mainstream di Indonesia ini," kata dia. 

Yap menjelaskan, "Kami harus memandang perlawanan rakyat Papua terhadap penindasan, eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain sebagai hal yang layak dilakukan demi membebaskan hidup orang Papua." 

Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta bersama teman-temannya ini menciptakan banyak lagu sebagai bentuk solidaritas antar manusia. 

"Yang jelas kami tidak memihak kepada salah satu pihak. Apakah Rakyat Papua mau tetap bersama Indonesia atau memilih untuk merdeka lepas dari Indonesia itu adalah hak masyarakat Papua," katanya menanggapi politik Papua.

Harapan Yab bersama dua rekannya adalah bila masyarakat bangkit dan melawan berarti hasil karya 'Ilalang Zaman' berhasil.

"Lagu-lagu Ilalang Zaman sendiri dibuat sebagai musik tandingan bagi musik-musik mainstream dewasa ini di Indonesia yang tidak lagi berbicara tentang derita sosial, sehingga kalau masyarakat terinspirasi untuk melawan berarti karya kami berhasil," ungkapnya. (MS/Mateus Ch. Auwe)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

18.41 | 0 komentar

Laporan Asian Human Right Commission (AHRC) Tentang Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua Tahun 1977 – 1978

Diduga Tewaskan 12.397 Orang, Kodam Membantah

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan sebuah laporan terbaru yang memberi fakta terjadinya pembantaian massal di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tahun 1977 hingga 1978. Laporan itu menyudutkan militer sebagai pelaku utama.

“Selain warga sipil, dari data Komnas HAM, ada 50 sampai seratus aparat keamanan juga jadi korban dalam peristiwa itu,” kata Natalis Pigay, anggota Komisioner Komnas HAM kepada SULUH PAPUA, kemarin.

Ia mengatakan, kekerasan tak terbantahkan tersebut pecah setelah kelompok separatis memulainya dengan menembak militer Indonesia pada 1977. “Terjadilah aksi balas membalas, dan warga sipil yang kemudian kena akibatnya,” kata dia.

Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Papua membantah laporan ‘pembantaian’ besar-besaran di wilayah Wamena. “Saya katakan bahwa peristiwa itu tidak benar, Australia juga kan sendiri membantah itu,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Ia menegaskan, laporan AHCR merupakan kabar Hoaks atau bohong. “TNI tidak pernah melepas bom dari atas heli saat masyarakat dibawah menunggu bantuan, tidak pernah itu terjadi di Indonesia, untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, kabar itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Soal keterlibatan Australia dan Amerika Serikat dalam insiden itu, kata Natalis Pigay, belum dipastikan. “Namun dari sejumlah data, bahwa terdapat Heli Puma dan bom yang dijatuhkan, menimbulkan kecurigaan pihak asing ikut terlibat,” ujarnya.

Komnas HAM rencananya akan meningkatkan penyelidikan kasus ini dan meneruskannya ke berbagai pihak. “Soal Amerika, ini belum pasti, masih perlu didalami. Dalam peristiwa itu, ada memang bom Napalm diduga dijatuhkan Amerika, itu senjata pemusnah massal yang telah dilarang oleh PBB,” paparnya.

Pigay mengatakan, selain Papua, kekerasan memburuk juga di belahan daerah lain di Indonesia. “Korban di Papua lebih banyak, jumlahnya 12.397 orang,” katanya.

Sementara itu, Departemen Pertahanan Australia, seperti dirilis ABC membantah klaim yang menyebut helikopter Australia digunakan untuk membunuh warga sipil Papua. Sanggahan ini sekaligus menanggapi laporan hasil investigasi selama setahun oleh Komisi HAM Asia (AHRC) mengenai peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap 4 ribu warga sipil lebih dari 45 tahun yang lalu.

Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menegaskan: “Dari tahun 1976 sampai 1981, unit pertahanan  terlibat dalam  Operasi Cenderawasih untuk  melakukan survei dan memetakan Irian Jaya”. “Helikopter  Iroquois, Caribou, Canberra serta Hercules C-130 diikutkan dengan bermarkas di Bandara Udara Mokmer di Pulau Biak.”

Juru bicara Departemen Pertahanan Australia bidang luar negeri dan perdagangan mengatakan mereka tidak dalam posisi untuk memberikan komentar mengenai situasi di Papua pada waktu itu. “Kebijakan pemerintah Australia terhadap Papua sudah jelas: kita mengutuk semua kejahatan terhadap warga sipil maupun kejahatan yang dilancarkan kepada personil keamanan. Situasi HAM saat ini di Papua tidak seperti yang digambarkan didalam laporan AHRC.”

Sebelumnya, hasil penelitian Asian Human Right Commission (AHRC) di Hongkong menyebut, AS dan Australia mendukung militer Indonesia melakukan pembantaian di Papua. Australia mengirim helikopter, sementara AS menyetor pesawat-pesawat tempur. Aksi ‘genosida’ itu dalam rangka membendung usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

Laporan berjudul “The Neglected Genocide – Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 – 1978″ (Pembantaian yang Terabaikan – Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978), yang dirilis AHRC ini belakangan mendapat beragam pendapat.

Penelitian ARHC disimpulkan usai mewawancarai sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini juga mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh oleh militer dan menyatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan, lebih dari 10.000 orang. “Saya belum membaca laporan itu, jadi belum bisa berkomentar,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan bahwa kekejaman itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida. Termasuk daftar mereka yang bertanggung jawab dan mesti diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. (JR/R4/lo1) 

Sumber : www.suluhpapua.com

Read More

01.27 | 0 komentar

Sikapi Kekerasan Militer Di Papua, AMP Akan Gelar Aksi Serentak Di Jawa

Logo AMP

Yogyakarta - Guna menyikapi berbagai kasus Pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Militer Indonesia ( TNI - Polri ) terhadap rakyat Papua yang terus menerus terjadi hingga saat ini, maka Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana melakukan aksi serentak pada hari, Senin (21/10/2013 ) di beberapa kota di wilayah Jawa.

Aksi ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa atas tindakan kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh aparat Militer Indonesia yang sedang bertugas di Papua. Dalam seruan aksi yang dikeluarakan  AMP pada blog : ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa " Dalam tahun 2013 ini, sudah terjadi beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer (TNI/Polri) terhadap rakyat Papua. Dikabupaten Deiyai pada 1 Juni 2013 terjadi pembunuhan terhadap Yemi Pakage (16 tahun) oleh oknum Brimob, kemudian penganiayaan, penyiksaan terhadap Pontianus Madai (31 tahun) oleh Brimob pada 26 Juli 2013 yang dilakukan oleh 3 Oknum berpakaian Brimob dan 2 orang yang berpakaian preman. Lagi pada 23 September 2013 penembakan oleh aparat polisi dan brimob terhadap kerumunan warga dipasar wagete yang mengakibatkan siswa SMA atas nama Alpius Mote (18 tahun) tertembak dan meninggal dunia, dan Fransiscus Dogopia (27 tahun) anggota Satpol PP, mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29 tahun) petani, mengalami luka tembak di kaki ".

Dengan melihat situasi ini maka, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengajak seluruh elemen Rakyat Papua yang ada di wilayah Jawa untuk dapat terlibat dalam aksi penyikapan ini. [wp]

Read More

12.44 | 0 komentar

Ketakutan Dengan Aktivitas Pejuang Papua Merdeka, Indonesia Didesak Bentuk Tim Khusus Atasi Gerakan Papua Merdeka

Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah didesak membentuk tim khusus guna mengatasi persoalan di Papua. Hal tersebut diusulkan menyusul adanya rencana dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengirimkan tim ke Kabupaten Fakfak untuk melakukan sejumlah kegiatan yang dipimpin oleh salah seorang tokoh OPM (LK) pada akhir Oktober 2013 yang dipusatkan di di Kampung Pasir Distrik Fakfak.

“Menghadapi aktivitas tertutup kelompok semacam ini, maka sebaiknya juga ada tim khusus untuk menangani masalah Papua serta Forum Koordinasi Khusus masalah Papua,” ujar Pengamat PolitikPapua Herdiansyah Rahman dalam pernyataannya, Rabu (16/10/2013).

Herdiansyah menjelaskan rencana kegiatan KNPB jelas merupakan aktivitas propaganda yang perlu segera dinetralisir oleh pemerintah dengan menyiapkan materi-materi penerangan terkait keberhasilan upaya pemerintah di Papua melalui sejumlah tokoh informal, tokoh adat, kepala suku dan lain-lain di Papua.

Apalagi forum tersebut melakukan kegiatan secara tertutup dengan anggota yang bersifat tetap.

Menurutnya, isu Papua merdeka akan terus bergema di kalangan rakyat Papua, karena semua langkah pemerintah di Papua akan ditanggapi negatif oleh aktivis Papua merdeka.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Massa, Toni Sudibyo mengatakan guna menghadapi masalah di bumi Cendrawasih pemerintah pusat juga harus membentuk forum tertutup yang khusus membicarakan persoalan di Papua.

“Untuk menghadapi masalah Papua sehingga tercapai langkah yang terkoordinasikan, terintegrasikan dan terpadu, perlu di Jakarta ada Forum tertutup yang menangani masalah Papua dalam semua aspek. Forum ini yang mengendalikan aksi-aksi baik di Pusat maupun daerah," katanya.

Sumber : www.tribunnews.com

Read More

23.03 | 0 komentar

Tiga Orang Aktivis Papua Pelompat Konsulat Australia Dalam Kondisi Tak Aman

Warga Papua Pelompat Konsulat,
 Rofinus Yanggam (kiri), Yuvensius Goo (tengah)
 dan Markus Jerewon (kanan).
Foto: The Guardian/Marni Cordell

Bali -- Juru Bicara Internasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rinto Kogoya, malam ini, Selasa, (08/10/13) dari Bali kepada majalahselangkah.com melalui telepon selulernya melaporkan, tiga aktivis Papua yang memanjat pagar Konsulat Australia di Bali, Minggu, (06/10/13) itu dalam kondisi tidak aman.

"Kawan-kawan di sini dalam kondisi tidak aman. Di sini sudah diberlakukan operasi identitas. Semua asrama mahasiswa juga di-sweeping oleh keamanan adat di Bali, dibackup aparat. Belum ada keamanan yang pasti, sehingga kami tidak bisa konfirmasi keberadaan mereka secara pasti," kata Rinto.

Tiga aktivis Papua, Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22) dan Rofinus Yanggam (30), memanjat pagar Konsulat Australia Bali setinggi dua meter pukul 03:20 waktu setempat. Mereka meninggalkan Konsulat Australia setelah pihak konsulat meminta mereka meninggalkan Konsulat sebelum pukul 07:00 waktu setempat.

"Tempat berlindung semakin sempit setelah mereka keluar. Bali kecil dan mudah diketahui. Kami sangat khawatir dengan keamanan mereka," kata Rinto Kogoya.

Sementara, Markus Jerewon (29) ketika dihubungi media ini, hanya menjawab singkat. "Maaf, saya tidak bisa menjawab telepon, keadaan kurang baik," katanya.

Tiga aktivis ini nekat melompat Konsulat Australia di Bali untuk meminta akses jurnalis internasional untuk Papua di buka. Juga, mereka meminta puluhan tahanan politik di Papua dibebaskan.  

Dalam sebuah surat terbuka kepada rakyat Australia, yang diserahkan kepada staf konsulat pada hari Minggu pagi itu, tiga aktivis itu menulis, "Kami menulis untuk memberitahu Anda bahwa kami memasuki konsulat Australia di Bali untuk mencari perlindungan dan untuk memberikan pesan kepada para pemimpin APEC di Bali, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott."

"Kami ingin Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela hak-hak orang Papua. Dan, berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk memperlakukan orang Papua dengan lebih baik. Pelanggaran HAM secara rutin kami alami," tulis mereka seperti dikutip majalahselangkah.comdari The Guardian.

Diberitakan, kekhatiran tentang keamanan mereka disampaikan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Kekhatiran keamanan tiga aktivis dari berbagai pihak di Australia bisa dibaca di sini, klik. 

Hingga malam ini, majalahselangkah.com belum berhasil mengonfirmasi pihak kepolisian di Bali terkait keamanan tiga aktivis ini. (GE/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

11.55 | 0 komentar

PM Vanuatu Tuding PBB Abaikan Isu Papua

Perdana Menteri Vanuatu meminta PBB untuk menyeilidiki dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua, Indonesia.

Markas PBB di New York. 

Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, dalam pertemuan Majelis Sidang Umum membahasa krisis Suriah menuduh PBB ikut mengabaikan masyarakat Papua Barat dan penderitaan mereka .

"Sangat jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia di Papua Barat adalah kambing hitam politik dari perang dingin yang dikorbankan buat memuaskan nafsu untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini," tuduh Kalosil.

“Hari ini mereka tetap jadi korban pengabaian PBB,” sambungnya.

Menurutnya semua mulut terdiam di PBB saat membahas isu HAM di Papua Barat.

“Bagaimana bisa kita mengabaikan ratusan dan ribuan rakyat Papua Barat yang diperlakukan secara brutal dan dibunuh? Rakyat Papua Barat kini berharap pada PBB.”

Kalosil yang pernah menjadi pembela buat kemerdekaan bagi Papua Barat dari Indonesia , menyerukan kepada PBB agar menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM.

“Kini saatnya buat PBB untuk bergerak keluar dari batasannya serta mengatasi dan memperbaiki kekeliruan sejarah,” tegasnya.

Ketua Dewan Ham PBB, Navi Pillay, sebelumnya juga telah member perhatian.

Dia sempat meminta agar Pemerintah Indonesia mengizinkan aksi damai saat merespin peristiwa peringatan 50 tahun bergabungnya Papua ke Indonesia yang berkahir dengan penembakan dan terbunuhnya dua demosntran.

Pengaruh Australia

Sementara itu, muncul sejumlah permintaan kalau dalam kunjungan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott memanfaatkan perjalanannya ke Indonesia untuk juga memasukan agenda soal Papua.

Pusat Hukum dan Ham Australia, Tom Clarke mengatakan kalau pemerintah Australia yang baru punya kesempatan untuk berbicara soal pelanggaran Ham yang serius di Papua.

“Hubungan Australia Indonesia harus lebih maju untuk penanganan dua cara mengkritik masalah Ham,” ujar Clarke.

“Perdana Menteri kita telah mengatakan kalau dia dan koleganya adalah pendukung kebebasan berpendapat. Jika ini masalahnya, dia haru memanfaatkan kesempatan untuk menekankankan dukungannya dari hak mendasar demokrasi dan kebebasan yang dikekang di Papua,” tutupnya.

Sumber : www.radioaustralia.net.au

Read More

06.30 | 0 komentar

SBY-Abbott Bertemu Bahas Papua

PM Abbott dan Presiden SBY (Foto: AFP)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott turut membahas Papua dalam pertemuan mereka. Australia menegaskan kembali komitmennya mendukung NKRI.

"Saya sampaikan kepada PM Australia bahwa kebijakan Indonesia untuk mengelola Papua sudah sangat jelas. Kami mengutamakan pendekatan kesejahteraan, keadilan dan demokrasi," ujar Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

"Saya sampaikan kepada beliau, sebagai contoh, pembangunan biaya per kapita di seluruh Indonesia yang paling tinggi sekarang ini adalah Papua. Kami sangat tulus, sangat serius untuk memajukan kesejahteraan saudara-saudara kami di Papua," lanjutnya.

Namun Presiden tidak lupa mengingatkan bahwa ada masalah struktural, masalah lokal yang harus dikelola dengan baik. Menurut SBY, Indonesia adalah negara demokrasi, tentu masalah-masalah ekspresi yang ada di Papua adalah bagian dari demokrasi.

"Saya berterimakasih dan saya senang, bahwa Australia juga menghormati kedaulatan kami dan ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan baik. Yang jelas Indonesia mengambil tanggung jawab penuh untuk mengatasi masalah di papua dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, dengan pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan," tutur Presiden.

Sementara PM Abott menyebutkan diskusi yang dilakukannya dengan SBY berjalan sangat konstruktif. Dirinya menegaskan kembali dukungan Australia atas kedaulatan Indonesia.

"Secara umum Australia sangat menghormati kedaulatan Indonesia. Saya ingin menyatakan, rakyat dan Pemerintah Australia mengambil sikap tidak mendukung siapa saja yang ingin gunakan Australia sebagai tempat untuk menjatuhkan NKRI," tambahnya.

"Saya hargai upaya Indonesia untuk memperbaiki keadaan dan kehidupan di Papua dan Saya yakin mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik dan masa depan baik sebagai bagian dari NKRI," ucap Abbott. (faj)

Sumber : www.okezone.com

Read More

06.27 | 0 komentar

Jelang KTT APEC 2013, Asrama Mahasiswa Papua Bali Diteror Intel

Dua Oknum Intel Saat Melakukan Sweepeng
 Di Asrama Mahasiswa Papua Bali

Bali, 27-09-2013 – Menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasific Economi Coorporation (KTT APEC) 2013 di Nusa Dua Denpasar – Bali dari tanggal 1-8 Oktober 2013, Asrama Mahasiswa Papua didatangi oknum aparat berpakaian preman. 

Kedatangan oknum aparat yang bekerja sebagai intel ini sebenarnya untuk mencari tahu apakah mahasiswa Papua di kota Bali akan melakukan aksi demo untuk menyikapi pelaksanaan KTT tersebut atau tidak. Namun dengan berbagai alas an yang tidak jelas beberapa oknum intel ini tanpa meminta ijin penghuni asrama, langsung mendatangi kamar tidur dan ruang nonton yang terletak diantai II. Padahal ruang tamu berada dilantai I asrama.

Aparat Indonesia ketakutan akan adanya aksi dari mahasiswa Papua saat momen KTT nanti karena akan dihadiri oleh lebih dari 5000 media Indonesia dan Internasional. Sehingga upaya aparat untuk membendung aksi mahasiswa Papua ini dilakukan dengan terror terlebih dahulu yang kemudian akan menganggu psikologi mahasiswa Papua untuk melakukan aksi saat KTT berlangsung ataupun bergabung dengan aksi aliansi organisasi-organisasi non Papua yang melakukan aksi untuk menyikapi KTT ini.

Melki, ketua Asrama Mahasiswa Papua Bali mengatakan aktifitas oknum intel ini sudah beberapa hari belakangan ini dilakukan dimulai sejak tanggal 15 September 2013 hingga 26 September kemarin. Kedatangan intel ini dalam jumlah yang bervariasi ada 2 orang, kadang 6 orang dan 3-4 orang. Menurutnya kedatangan beberapa oknum intel ini sebenarnya sangat menganggu aktifitas kuliah mahasiswa Papua di Bali, karena merasa diteror dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk akal. Rata-rata penghuni asrama adalah mahasiswa baru sehingga menghadapi situasi yang demikian, mereka merasa tertekan dan panik.

Untuk menghentikan aktifitas intelijen ini, kami sudah berpesan kepada mereka jika datang lagi dengan alasan yang tidak jelas dan masuk tanpa minta ijin ke penghuni asrama, kami akan mengadukan perlakuan ini ke pimpinan kesatuan dimana pihak oknum intel bertugas. Sambung Melki.

Foto berita ini adalah 2 orang oknum intel yang berhasil disekap penghuni asrama dan diambil gambar dengan mengunakan kamera ponsel.

Sampai dengan saat ini, mahasiswa Papua di Bali terus berada dalam keadaan tertekan dan tidak nyaman untuk berkuliah. Sehingga dimohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua dimana saja berada. (Sekian)

Sumber : Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

Read More

19.58 | 0 komentar

Rakyat Papua di Boven Digol Tuntut Papua Merdeka

Bovendigol -  Bangsa Papua Barat di Boven Digul juga melakukan aksi tuntutan Papua Merdeka di bawa teror dan intimidasi oleh TNI/POLRI, hal ini dilakukan supaya rakyat tidak bergabung dalam aksi demo damai yang direncanakan  oleh KNPB boven digoel. Serta ada beberapa anggota  Polisi sempat mengacam masyarakat wilayah Boven Digul. Mereka  mengatakan bahwa kalau kalian ikut aksi demo damai KNPB pada tanggal 16  tersebut maka kalian akan kena tima panas/di tembak mati katanya hal ini membuat beberapa anggota masyarakat dan simpatisan  KNPB yang mendengar langsung menyampaikan kepada ketua dan beberapa anggota KNPB di secretariat pada pukul 3.00 WPB.  Hal ini membuat masyarakat sangat ketakutan Untuk mengikuti aksi demo, bahkan pada hari pelaksananan aparat kepolisian disiagakan di sudut-sudut kota sehingga banyak rakyat datang untuk bergabung dalam kegiatan KNPB terpaksa mengurungkan niatnya di tempat masing-masing.

Pada tanggal 16 september 2013 pukul 7.00 pagi WPB, aparat TNI,POLRI sudah melakuakan penjagaan di sekitar areal kegiatan/aksi KNPB perumahan dan melakukan swiping bagi simpatisan yang datang karena takut para simpatisan tidak ikut ambil bagian aksi karena takut di tembak, karena menunggu kehadiran  simpatisan belum datang akhirnya pukul 9.00 Ketua, anggota dan beberapa simpatisan melaksanakan aksi di tempat (secretariat) walaupun pengamanan dan penekanan TNI,POLRI  akan tetapi aksi tersebut dilaksanakan dengan baik hingga selesai pada pukul 12.30 WPB.

Kronologis dan foto-foto bisa klik di sini:  Rakyat Boen Digul tuntut Papua Merdeka

Sumber : www.knpbnews.com

Aksi Boven Digul

Aksi Boven Digul

Spanduk Dukungan

Read More

01.36 | 0 komentar

Inilah Aktivis KNPB Yang Ditahan Polisi Saat Demonstrasi 16 September

Massa KNPB dan Masyarakat di Wamena
ketika melakukan aksi damai di Lapangan Sinapuk. (JUBI/ISLAMI)

Jayapura – The Asian Human Rights Commission (AHRC) merilis nama-nama aktivis Komite Nasional Papua Barat dan warga Papua yang ditahan polisi saat Demonstrasi Damai yang dilakukan oleh KNPB pada tanggal 16 September lalu. Aktivis dan warga ini ditahan polisi di Sentani, Abepura, Jayapura dan Sorong.

Selain di Sentani, Abepura, Jayapura dan Sorong, aksi demosntrasi memperingati hari Demokrasi Internasional ini dilakukan juga di Nabire, Biak, Merauke, Yahukimo, Timika dan Manokwari

Philipus Halitopo, Tokoh Masyarakat Jayawijaya dan juga anggota Kepolisian Resort Kota Jayapura mengatakan, para aktivis dan warga ini tidak ditahan. Mereka hanya dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib saja.

Nama-nama aktivis KNPB dan warga masyarakat yang ditahan saat demonstrasi damai tersebut bisa dilihat di The police in Papua arbitrarily arrest protesters and disperse peaceful demonstrations commemorating the International Day of Democracy. (Jubi/Admin)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

01.33 | 0 komentar

POLISI MENANGKAP 29 AKTIVIS KNPB DI SORONG

Aktivis KNPB Sorong  dalam Tahana

Sorong 16 September 2013. Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Sorong, bersama rakyat bangsa papua barat wilayah sorong raya melakukan aksi demo damai dipusatkan di sorong, dengan tujuan menuntut hak penetuan nasib sendiri sebagai solusi terbaik bagi bangsa papua barat, dan juga hari ini merupakan hari demokrasi Internasional, yang ditetapkan oleh PBB pada Tahun 2010 yang lalu, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sendiri tidak mau memberingati hari demokrasi Internasional pada hal Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara demokrasi.

Namun Kami Komite Nasional Papua Barat Wilayah Sorong melakukan aksi demonstrasi damai di pusatkan di Depan Toko Thio, namun kabungan TNI/Polri yang bertugas di kapolres sorong  datang dengan satu truk dalmas dibubarkan  masa aksi dengan secara  kekerasan, dan semua masa aksi tersebut ditankap polisi.

Kejadian ini terjadi pada hari senin 16 September 2013 pukul 09 .30 WPB,  namun penangkapan ini terjadi dari dua tempat yaitu: masa aksi dari arah Doom menuju ke Toko Thio, sebelum tiba di tempat titik terjadi penangkapan 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ditangkap polisi, menuju ke polres sorong kota.

Kabungan TNI/Polri turun dengan mengunakan satu buah Mobil Dalmas milik Polres kota sorong  dan membubarkan masa aksi dari arah Sekretariat KNPB Wilayh Sorong pada pukul 09.10 wpb. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Aktivis KNPB Wilayah sorong sebanyak 18 orang laki-laki dan 2orang perempuan  yaitu: nama-nama dibawa ini:

1.              Martinus Yohame        Laki- laki                  22 tahun

2.              Yulius Wondiwoi         Laki- laki                  31 tahun

3.              Yeheskiel Kossay         Laki- laki                  21 tahun

4.              Gusti Aut                         Laki- laki                  22 tahun

5.              Steven Peyon                Laki- laki                  21 tahun

6.              Beny Giban                    Laki- laki                  26 Tahun

7.              Jecson Manaman         Laki- laki                  27 tahun

8.              Tinus Mabel                   Laki- laki                  23 tahun

9.              Marten Wenda             Laki- laki                  28 tahun

10.        Isak senik                        Laki- laki                  25 tahun

11.        Belkin Heluka               Laki- laki                  22 tahun

12.        Seth Sigoap                     Laki- laki                  24 tahun

13.        Ferry Toto                      Laki- laki                  26 tahun

14.        Gias Kogoya                   Laki- laki                  31 tahun

15.        Obaja Itlay                      Laki- laki                  28 tahun

16.        Ruvina Yewen              Perempuan                        20 tahun

17.        Yahya Heluka                Laki- laki                  21 tahun

18.        Kelaus Heluka               Laki- laki                  22 tahun

19.        Jhon Wetapo                 Laki- laki                  27 tahun

20.        Arnos Kepno                 Laki- laki                   17 tahun

21.        Otto Mayor                     Laki- laki                  26 tahun

22.        Geby Mambrasar         Laki- laki                  28tahun

23.        Siryani                             Perempuan                        26 tahun

24.        Natalis surabut                         Laki- laki                  21 tahun

25.        Kantius Heselo              Laki- laki                  24 tahun

26.        Nikson Kabarek            Laki- laki                  32 tahun

27.        Mina Malak                    Perempuan                        28 tahun

28.        Jhon Sanadi                    Laki- laki                  29 tahun

29.        Ita Waloin                       Perempuan                        20 tahun

Jumlah penangkapan seluruh anggota KNPB  dan PRD Wilayah Sorong sebanyak 29 orang, dengan semua peralatan aksi yaitu: Satu buah Mobil Komando, Tiga buah spanduk, Enam buah fanflet, lima buah bendera KNPB, Satu buah bendera inggris, satu buah genset, satu buah Toa, dua buah megafone, ditahan oleh polisi selama delapan jam. Dan semua barang milik masa aksi yaitu: hp, dompet, uang tunai dan barang bawaan milik masa aksipun ditahan dan di pukul oleh polisi.

Setelah masa aksi tersebut ditahan di polres sorong  kota, Kapolres sorong  memanggil Ketua Umum KNPB Wilayah Sorong di tampingi ketua I KNPB diruangan untuk mencari tau, bagimana tujuan aksi hari ini. Tetapi “Kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi ini adalah scenario, dari dari Waterpauw, dengan tujuan ia menjadi kapolda papua  kedepan, sebab penangkapan yang terjadi hari ini, adalah tidak sesuai dengan aturan hukum, nasional dan internasional. Sebab, pasalnya tidak jelas”. Ujar penasehat hukum kapolres sorong.  Sebab demonstrasi damai yang dilakukan oleh KNPB Wilayah Sorong sanggat mendukung sebab UU menjamin bahwa “ setiap orang menjampaikan pendapat dimuka umum secara lisan dan tulisa, Ujarnya. penasehat hukum kapolres sorong.

Sehingga, 29 orang tersebut di bebaskan oleh kapolres sorong pada pukul 04.00 wpb. Demikian sesuai dengan kondisi wilayah sorong, kami laporkan kepada dunia Internasional maupun dalam negeri.

Bysteven peyon

Aktivis Independence for west Papua.

Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com

Read More

07.30 | 0 komentar