Tak Ada Penyelundupan 36 Butir Peluru di Tigi Barat

Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)

Deiyai — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.

Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.

“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar. Kami justru kaget dengar isu penyelundupan amunisi, wah siapa dan kapan, sedangkan disini selama ini aman-aman saja,” ungkap Amos Agapa, Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Selasa (16/4) siang.

Sebelumnya, melalui pesan singkat beredar isu penyelundupan amunisi. Katanya, ada warga Kampung Tenedagi menyimpan 1 magasin berisi 36 butir peluru. Tak disebutkan jenis peluru dan senjatanya.

Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign. Bobii, S.Ap saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, menegaskan, isu ditiupkan oknum tak bertanggungjawab. Ia bahkan menyesalkan isu tersebut, karena berdampak ketegangan di tengah masyarakat Tigi Barat.

“Selama ini daerah kami aman. Tidak pernah ada gerakan tambahan, apalagi sampai masyarakat bikin organisasi terlarang. Jadi, semua komponen mengutuk keras pelaku penyebar SMS bohong terkait isu penyelundupan amunisi di Tenedagi,” tutur Frans.

Menyikapi isu tersebut, Kepala Distrik bersama para tokoh melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Muspida. Selain memberi rasa aman warga, juga untuk mengecek kebenaran isu penyelundupan amunisi yang disebarkan oknum tertentu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terkait isu penyelundupan amunisi, kata Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Amos Agapa, mulai Senin malam warga bersama aparat kampung membuat pos penjagaan di pintu masuk Tigi Barat.

“Wilayah Tigi Barat dan umumnya Deiyai selama ini aman-aman saja. Jadi, jangan ada oknum pengacau di daerah ini,” ujar Marselus Badii, Wakil Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat.

Selain karena santer dengan isu penyelundupan amunisi, kehadiran aparat keamanan di distrik itu juga turut menegangkan situasi. Walaupun kehadiran aparat TNI dan Polri di sana untuk menjalankan tugas pengamanan. Dengan usaha baik dari semua pihak, situasi kembali normal.

“Kami koordinasikan dengan Muspida, dan situasi sudah aman, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa,” kata Frans Bobii. (Jubi/Markus You)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

00.45 | 0 komentar

Dubes New Zeland : Semua Pihak Harus Duduk Bersama

Dubes New Zeland Bersama Kapolda Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor beraudiensi dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan jajarannya, Senin (15/4). Dalam audiensi itu sejumlah hal menjadi topik pembahasan.

Salah satunya terkait permasalah yang ada di Papua selama ini. Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua dan setuju pendekatan pemerintah pusat, serta daerah yang mengedepankan aspek ekonomi, guna memperbaiki masalah di Bumi Cenderawasih.

“Namun kami menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan, karena  tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami ambil,” kata H.E. David Taylor.

Selain itu menurutnya, jika ada yang mengklaim perjuangan Papua merdeka mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri, itu hal yang lumrah. Pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungan di luar negeri.

“Saya yakin ada satu, dua orang di New Zeland yang mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Tapi kebijakan resmi pemerintah New Zeland adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua. Isu-isu  di Papua yang menjadi perhatian pemerintah New Zeland, yakni pembangunan. Pemerintah New Zeland bekerjasama dengan  Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memperbaiki kwalitas pembangunan melalui program bantuan dari Pemerintah New Zeland,” ujar H.E. David Taylor.

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menghadapi masalah di Papua. “Jadi semua upaya termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara yang soft. Cara tegas itu dilakukan dengan cara penegakan hukum. Untuk polisi  sendiri saya sudah sampaikan kebijakan penegakan hukum dengan cara keras adalah upaya terakhir,” kata Tito.

Dikatakan Kapolda Papua, upaya pertama polisi, tetap mengedapkan fungsi Binmas dan Polisi Masyarakat. New Zeland sendiri salah satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police atau Polisi Masyarakat serta berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal  atau Inggris  dengan Suku Mauri.

“Jadi  Communitty Police nanti pertama akan dilakukan dengan cara latihan. New Zeland akan memberikan pelatihan dam difokuskan di SPN  Pasir Dua atau di tempat. Kita undang Polisi dari setiap Polres untuk ikut latihan  itu. Itu akan sudah didiskusikan Juli mendatang tapi akan mulai September sampai Oktober. Ini selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 miliar lebih,” kata Tito Karnavian.(Jubi/Arjuna) 

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

12.20 | 0 komentar

WPNCL Lanjutkan Lobby Status West Papua di MSG

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS
 dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)

Kanaky - Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.

Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.

Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.

Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.

“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.” kata Executive FLNKS.

FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.

Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

13.24 | 0 komentar