Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Polda Papua dan Komnas HAM Diminta Tinjau Kasus Mako Tabuni

Written By Unknown on Sabtu, 15 Juni 2013 | 17.20

Musa Mako Tabuni. Foto: indonesiarayanews.com

Jayapura -- Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim Rocky Medlamamenuntut Polda Papua dan Komnas HAM untuk bertanggungjawab atas penembakan Mako Tabuni satu tahun lalu di Perumnas III Waena, Jayapura, Papua. 

Hal itu dikatakan Wim pada Jumpa Pers hari ini, Jumat, (14/06/13) di Caffe Prima Garden. Jumpa pers ditemaniKoordinator Diplomasi KNPB Pusat, Warpo Wetipo; Ketua 1 KNPB Pusat, Agus Kossay; dan Sekretaris Aliansi Mahasiswa Papua Kota Bandung, Wenas Kobogau. 

Mereka menilai, penembakan Mako Tabuni tidak melalui prosedur hukum yang jelas. Dan, sampai sekarang, penanganan hukum terhadap kasus itu tidak jelas.

"Kami meminta Polda untuk segera menangkap pelaku penembakan Mako Tabuni, Ketua 1 KNPB Pusat. Kasus itu sampai detik ini masih simpang siur," kata Medlama.

"Kami berharap Polda Papua harus menindak tegas pelaku penembakan Mako Tabuni," lanjut Wim.
Wim juga memita agar segera tinjau kembali alasannya. Mengapa Ketua I KNPB, Mako Tabuni ditembak.
Sementara itu, Agus Kossay menilai, aparat Indonesia telah menunjukkan diri kurang profesional dalam menyelesaikan masalah. 

Menurutnya, Mako tidak seharusnya ditembak mati. "Ia ditembak dengan 6 peluru sekaligus dari jarak yang dekat. Itu pelanggaran HAM," kata Kossay. 

"Stop melakukan pengejaran terhadap aktivis Papua dan melakukan teror, karena perjuangan rakyat Papua ini murni atas dasar sejarah. Kami meminta pembuktian kasus Mako Tabuni secara jelas dan cepat, jangan Polda anggap sepele," katanya. 


Mereka juga meminta Komnas HAM melakukan investigasi atas pembunuhan Mako Tabuni, karena tidak ada kabar yang pasti. Begitu dibunuh lalu didiamkan. Komnas dan Polda Papua, kata mereka, seperti menutup mata atas realita yang terjadi. (MS)

17.20 | 0 komentar

AMP Dukung Aktivitas "Self Dedermination" untuk Papua

Written By Unknown on Kamis, 13 Juni 2013 | 23.58


Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta mendukung semua aktivitas untukself determination bagi Rakyat Papua. Karena perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sudah dilakukan sejak tahun 1961-an hingga saat ini. Dan, setiap dekade dari generasi ke generasi sudah dan sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Demikian dikatakan Ketua AMP Komite Yogyakarta, Roy Karoba, kepada majalahselangkah.com, Selasa (11/06/13) di Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

"Kami tetap mendukung semua aktivitas tentang menentukan nasib sendiri Papua untuk Papua. Bentuk dukungan kami dengan melakukan aksi damai," tuturnya.

Kata dia, pihaknya juga mendukung pembukaan kantor Free West Papua oleh Koordinator Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan di Oxford pada 26 April 2013.

"Kami juga mendukung kegiatan Kongres Amerika Serikat (AS), Komisi Hak Asasi Manusia menggelar Sidang soal kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Kamis, 23 Mei 2013 lalu pada pukul 10.00-12.00 bertempat Room 2261 of the Rayburn House Office Building," kata Roy.

"Terakhir kami melakukan aksi damai untuk mendukung Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan membahas proposal West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) agar diterima menjadi anggota resmi MSG. Aksi damai itu berjalan dengan baik hingga usai." (MS)

23.58 | 0 komentar

Dukung Papua Masuk MSG, AMP Bandung Gelar Aksi Damai Di Depan Gedung Sate

Written By Unknown on Senin, 10 Juni 2013 | 14.19

Mahasiswa Papua tuntut kemerdekaan.. ©2013 Merdeka.com
Bandung - Sejumlah mahasiswa Papua yang berada di Bandung melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut kemerdekaan bagi Papua. Dalam aksinya, mereka juga mengusung spanduk besar bertuliskan 'Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi Demokrasi'.


Dengan latar belakang hitam merah, juga dituliskan. 'Mendukung Papua Barat Menjadi Anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG)'. Mereka mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).



Aksi mahasiswa asal Papua dari berbagai kampus di Bandung ini dimulai pukul 11.00 WIB, Senin (10/6), dan berakhir satu jam kemudian. Aksi juga serentak dilakukan beberapa kota di Indonesia.



Juru bicara aksi, Pian Pagawak mengatakan, aksi ini dilatarbelakangi rencana pelaksanaan MSG Summite di Noumea, New Caledonia (Kaledonia Baru) pertengahan Juni 2013.



"Salah satu topik pembahasan MSG adalah proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk mengajukan Papua Barat menjadi anggota MSG," katanya di sela aksi.



Menurutnya, MSG merupakan forum bilateral negara-negara rumpun melanesia. Persoalan Papua merupakan persoalan sesama rumpun Melanesia yang berada di bawah koloni Indonesia.



"MSG akan menjadikan persoalan Papua sebagai suatu topik selain isu yang ada di Pasifik Selatan," tandasnya.



Terkait MSG Summite itu, AMP pun menyampaikan pernyataan sikapnya, yakni mendukung sikap Negara rumpun Melanesia untuk menjadikan Papua Barat sebagai anggota MSG.



"Kami juga mendesak Indonesia untuk membuka ruang demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua," tandasnya.



Aksi damai yang dilakukan mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian. Setelah bergiliran orasi mereka membubarkan diri secara tertib.

[ren]

Sumber : www.merdeka.com
14.19 | 0 komentar

Atribut West Papua Warnai Aksi Damai AMP Solo

Atribut Bintang kejora dalam demo mahasiswa
 (Foto: Aktual.co/Fajar Sodiq)
Solo — Atribut bendera Bintang Kejora ikut dibawa dalam demo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) cabang Solo di Bundaran Gladak, Solo, Senin (10/6). Dalam aksinya, mereka mendukung dan menuntut kemerdekaan Papua Barat dari negara Indonesia.
Aksi demo yang diikuti puluhan mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi di Solo mendapat pengawalan yang ketat dari petugas keamanan. Dalam aksi tersebut, mereka membawa poster bertuliskan ‘Free West Papua’, dan foto-foto takyat Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM. Bahkan, mereka juga mengenakan atribut Bintang Kejora dalam bentuk penutup kepala, ikat kepala gitar, spanduk, dan tato cat di wajah.

Juru bicara AMP Solo, Frans Hisage menyatakan aksi demo  digelar sebagai bentuk satu rangkaian aksi secara nasional untuk West Papua. Selain itu, aksi yang digelar pada hari ini tanggal 10 Juni 2013 bertepatan dengan digelarnya lobi-lobi politik oleh Melanesian Spearhead Groups (MSG).
 "Lobi-Lobi politik itu dilakukan terutama untuk menentukan status Papua Merdeka," kata Frans yang juga mahahasiswa  Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Senin (10/6).
Sebagai kepanjangan representasi rakyat Papua, lanjut dia, para mahasiswa mendukung gerakan dipolmasi untuk kemerdekaan Papua Barat. Salah satu dari agenda pertemuan MSG adalah pembahasan proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk mengajukan Papua Barat menjadi anggota MSG.
"Kami sebagai mahasiswa Papua mendukung gerakan tersebut. Sebagai manusia, kami mempunyai hak untuk menentukan nasib kami sendiri. Jadi tuntutan kami adalah merdeka," tegas dia.
Sehubungan dengan MSG Summit tersebut, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap, pertama, mendukung sikap negara-negara rumpun Melanesia untuk mejadikan Papua Barat menjadi anggota MSG.
Kedua, mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Ismed Eka Kusuma -

Sumber : www.aktual.co 
14.09 | 0 komentar

Larang KNPB Aksi, Polda Papua Langgar Konstitusi Indonesia


Oleh : Roy Karoba
Ilustrasi Polisi di Papua (Jubi/Timoteus)
Ilustrasi Polisi di Papua (Jubi/Timoteus)
Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua ( POLDA ) kembali membungkam ruang demokrasi di Tanah Papua, hal ini terlihat dari sikap Polda papua yang tidak memberikan ijin kepada aktivis KNPB yang akan melakukan aksi damai bersama rakyat Papua pada tanggal 10 Juni 2013.  Lebih parahnya lagi, Polda Papua tidak membalas surat pemberitahuan aksi yang disampaikan oleh KNPB kepada Polda Papua, namun Polda Papua justru menyampaikan pernyataan larangan aksi yang akan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) bersama rakyat Papua lewat Media Lokal yang ada di Papua.
Sikap Polda Papua ini, tidak hanya terjadi saat ini saja, namun sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama, dimana ketika KNPB sebagai media Nasional Rakyat Papua bersama Rakyat Papua hendak melakukan aksi pada tanggal 13 Mei 2013, KNPB telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polda Papua 3 hari sebelum aksi digelar, namun Polda Papua melarang aksi tersebut dengan mengeluarkan pernyataan larangan aksi di media local.
Larangan aksi yang dikeluarkan oleh Polda Papua kepada KNPB dan Rakyat Papua, sebenarnya sangat tidak beralasan dan hal ini jelas – jelas telah melanggar UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Indonesia. Dimana kita ketahui bersama bahwa, dalam pasal 28 UUD 1945 sendiri mengatur tentang kebebasan berekspresi bagi setiap orang secara individu ataupun kelompok dalam menyampaikan aspirasi, dan bukankah Indonesia menganut sistem demokrasi, yang berarti setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya masing – masing! Jika demikian, mengapa Polda Papua melarang Rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat mereka di depan public ?
Sikap Polda Papua yang melarang KNPB dan Rakyat Papua dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan public ini, sangat jelas telah melanggar Institusi Negara dan Sistem yang dianut oleh Indonesia, maka dengan demikian, Polda Papua telah membungkam Ruang Demokrasi di Papua dan telah melakukan Pelanggaran HAM berat kepada Rakyat Papua, dan untuk itu Polda Papua dapat dikategorikan sebagai Provokator atau Pengacau di Tanah Papua.
Dengan sikap Polda Papua yang merupakan bagian dari salah satu institusi penegak hokum di Indonesia ini, maka kami menyatakan bahwa “ Indonesia Tidak Layak Disebut Sebagai Negara Demokrasi, dan Konstitusi Indonesia Sebaiknya Dihapus Saja ”. [RK]

00.59 | 0 komentar

Dukung Papua Masuk MSG, Rakyat Papua Akan Aksi Serentak Tanggal 10 Juni 2013

Written By Unknown on Minggu, 09 Juni 2013 | 21.42


Aksi damai AMP komite kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. (Doc : AMP)
Aksi damai AMP komite kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. (Doc : AMP)
Yogyakarta – Berkaitan dengan akan didaftarkannya Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Groups ( MSG ) pada tanggal 20 juni 2013, maka untuk menyikapi itu, Ribuan Rakyat Papua di sejumlah daerah di seluruh Papua akan melakukan aksi serentak sebagai bentuk dukungan Rakyat Papua atas di dapftarkannya Papua Barat menjadi anggota MSG pada tanggal 10 juni 2013. Aksi dukungan ini tidak hanya dilakukan di seluruh Papua, aksi dukungan serupa juga rencananya akan dilakukan oleh para Mahasiswa Papua yang berada di luar Papua, khususnya yang berada di Jawa – Bali.
Pernyataan tentang akan dilakukannya aksi ini telah dikeluarkan beberapa hari lalu, seperti yang di lansir di beberapa media local seperti, www.tabloidjubi.comwww.majalahselangkah.comwww.suarapapua.com, dan beberapa media local lainnya. Dalam pemberitaan media local Papua ini menyebutkan bahwa, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) telah mengeluarkan seruan dan himbauan kepada seluruh Rakyat Papua di seluruh Papua untuk melakukan aksi serentak diseluruh daerah untuk melakukan aksi sebagai bentuk dukungan rakyat Papua atas di daftarkannya Papua Barat menjadi anggota MSG. Seruan serupa juga dikeluarkan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kepada seluruh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa dan Bali untuk melakukan aksi yang sama guna membek-up dan mengawal serta memperkuat isu dukungan yang di kampanyekan Rakyat Papua di Seluruh Papua.
Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebukan bahwa aksi serentak yang akan dilakukan ini di pusatkan dibeberapa daerah diantaranya : Jayapura, Nabire, Sorong, Manokwari, Timika, Wamena, Biak, Serui, dan Merauke ( untuk wilayah Papua ), sedangkan untuk wilayah Jawa dan Bali akan dilakukan di beberapa kota, diantaranya : Bali, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Jakarta.
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hari senin, 10 Juni 2013 seluruh Rakyat Papua akan melakukan aksi serentak dengan isu yang sama guna mendukung pendaftaran Papua Barat Menjadi anggota MSG dan ini dapat membuktikan bahwa Rakyat Papua tidak lagi membutuhkan tawaran politik apapun dari Pemerintah Indonesia, sebab Rakyat Papua sudah memiliki suatu tawaran Politik tersendiri yaitu “ Self Determination ” Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua. [RK]

21.42 | 0 komentar

Blog Archives

Total Tayangan Halaman